Aplikasi e-PJLP
Provinsi DKI Jakarta

e-PJLP adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk mengelola data Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Provinsi DKI Jakarta

LOGIN

Pemprov DKI Jakarta © 2016

PENGUMUMAN

Apresiasi Dalam Bentuk Upah Ketiga Belas Kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubemur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 dan untuk meningkatkan kesejahteraan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai wujud apresiasi pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah memberikan apresiasi kepada PJLP berupa Upah ketiga belas dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/SE/2021 tentang Apresiasi Dalam Bentuk Upah Ketiga Belas Kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2021 yang dapat dilihat dan diunduh pada tautan di bawah ini:

Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/SE/2021 : Download file


PEMBAYARAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN TAHUN 2021

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur _Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai pemberi kerja untuk pelaksanaan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  1. Besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun 2021 tetap mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi OKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 dengan pembulatan nominal kebawah.
  2. Dalam hal Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyelenggarakan penyediaan jasa lainnya orang perorangan periode kontrak tahun 2021, maka wajib memasukan/ menginput data dan informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan memproses pembayaran listing ke dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (e-PJLP).
  3. Dalam rangka menindaklanjuti Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat penyesuaian mekanisme penginputan pada sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sehingga proses pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan melalui sistem e­PJLP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

    ·     Pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan bulan Februari 2021 dan seterusnya wajib diproses melalui sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (e-PJLP) termasuk upah bulan Januari 2021 yang telah diproses manual selanjutnya dilaksakan penginputan secara sistem pada bulan Februari 2021.

  4. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tidak melaksanakan proses penginputan data dan informasi serta pembayaran upah melalui listing system e-PJLP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka selanjutnya tidak dapat dibayarkan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan akan dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan.

Ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 6/SE/2021 Tanggal 27 Januari 2021


PEMBAYARAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur _Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai pemberi kerja untuk pelaksanaan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  1. Besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun 2021 tetap mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi OKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 dengan pembulatan nominal kebawah.
  2. Dalam hal Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyelenggarakan penyediaan jasa lainnya orang perorangan periode kontrak tahun 2021, maka wajib memasukan/ menginput data dan informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan memproses pembayaran listing ke dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (e-PJLP).
  3. Dalam rangka menindaklanjuti Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat penyesuaian mekanisme penginputan pada sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sehingga proses pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan melalui sistem e­PJLP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Khusus pembayaran upah PJLP bulan Januari 2021 dilaksanakan melalui proses listing manual dengan memperhitungkan potongan dan     wajib dibayarkan oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah diproses paling lambat tanggal 3 (tiga) Februari 2021.
    b. Pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan bulan Februari 2021 dan seterusnya wajib diproses melalui sistem     informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (e-PJLP) termasuk upah bulan Januari 2021 yang telah diproses manual     selanjutnya dilaksakan penginputan secara sistem pada bulan Februari 2021.
  4. Perangkat Oaerah/ Unit Kerja yang tidak melaksanakan proses penginputan data dan informasi serta pembayaran upah melalui listing system e-PJLP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka selanjutnya tidak dapat dibayarkan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan akan dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan.
  5. Apabila karena kelalaian Perangkat Oaerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berakibat pada tidak dibayarkannya upah bulan Januari 2021 dan bulan selanjutnya, maka Perangkat Oaerah/Unit Kerja pada Perangkat Oaerah bertanggung jawab terhadap hal sebagaimana dimaksud.


Pembayaran Upah PJLP Bulan Desember 2020

Kepada Para Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir Tahun Anggaran 2020, agar memastikan penginputan validasi upah PJLP bulan Desember 2020, mekanisme pembayaran upah PJLP bulan Desember 2020 bisa dilihat dibawah ini sesuai Pasal 14 Pergub. No. 116 Tahun 2020:


  1. Pembayaran upah penyedia jasa lainnya orang perorangan untuk bulan Desember 2020 dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS kontraktual ke bendahara.
  2. Pelaksanaan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Bendahara sesuai dengan batas waktu pengajuan SPM-LS kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pengajuan SPM-LS kepada bendahara diajukan sebesar 100% (seratus persen) dan belum memperhitungkan potongan ketidakhadiran dan potongan pajak penghasilan, dan
    2. pemindah bukuan dari rekening bendahara ke rekening masing-masing Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dilaksanakan tanggal 30 Desember 2020 dengan memperhitungkan potongan ketidakhadiran sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara paling lambat tanggal 30 Desember 2020.
  4. Dalam hal terdapat sisa dana di rekening Bendahara atas pembayaran Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, harus disetorkan oleh Bendahara ke RKUD paling lambat tanggal 30 Desember 2020.
Catatan:
  1. Untuk poin 2a. diatas, proses dapat dilakukan dengan listing manual sedangkan untuk poin 2b. dilakukan proses melalui listing pada e-PJLP.
  2. Proses penginputan upah PJLP bulan Desember 2020 melalui aplikasi e-PJLP dibuka tanggal 22 Desember 2020 s/d 30 Desember 2020.

Surat Edaran Kepala BKD Nomor 61/SE/2020 tentang Pembayaran Upah PJLP Bulan Desember 2020 : Download file

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2020 : Download file


Penyesuaian Kebutuhan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun 2020-2021

Dalam rangka penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19, dengan ini kami sampaikan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020. Detail Instruksi dan ketentuan lainnya dapat dilihat dan diunduh pada tautan di bawah ini:

Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 : Download file


Apresiasi dalam bentuk Upah Ke-13 kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan TA 2020

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019, serta untuk meningkatkan kesejahteraan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebagai wujud apresiasi pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pemberi kerja dapat memberikan apresiasi kepada Penyedia Lainnya Perorangan berupa Upah ke-13 dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34/SE/2020 yang dapat dilihat dan diunduh pada tautan di bawah ini

Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34/SE/2020 : Download file

SE Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34/SE/2020 : Download file


Sistem e-PJLP 2020

Sehubungan dengan telah di-update nya sistem E-PJLP Tahun 2020, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Untuk tahun 2020, Admin SKPD dapat login ke dalam Sistem E-PJLP  dengan menggunakan 8 digit kode SKPD.
  2. Masing-masing Admin SKPD dapat mendaftarkan kembali Operator dan PPTK  tahun 2020 melalui akun admin SKPD pada sistem E-PJLP.
  3. Operator SKPD dapat melakukan input kontrak 2020 pada Sistem E-PJLP melalui menu Kontrak Kerja dan PPTK dapat melakukan Validasi Kontrak dan Cetak SPK.
  4. PPTK wajib melakukan penilaian prestasi kerja sebelum operator melakukan pengupahan.

Terimakasih.


Pengumuman Pembayaran Upah PJLP Bulan Januari 2020

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta NOMOR 7 /SE/2020 tentang PEMBAYARAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN, diinformasikan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai pemberi kerja untuk pelaksanaan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun 2020 agar menyesuaikan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 dengan pembulatan nominal kebawah.
  2. Proses pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan melalui proses listing manual dengan memperhitungkan potongan dan wajib dibayarkan oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 Februari 2020.
  3. Pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan bulan Februari 2020 dan seterusnya wajib diproses melalui sistem informasi PJLP termasuk upah bulan Januari 2020 yang diproses manual selanjutnya diinput pada bulan Februari 2020.
  4. Apabila karena kelalaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berakibat pada tidak dibayarkannya upah bulan Januari 2020, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hal sebagaimana dimaksud.

edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Terimakasih.



Pengumuman Pembayaran Upah PJLP Bulan Desember 2019

Kepada Para Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir Tahun Anggaran 2019, agar memastikan penginputan validasi upah PJLP bulan Desember 2019, mekanisme pembayaran upah PJLP bulan Desember 2019 bisa dilihat dibawah ini sesuai Pasal 11 Pergub No. 137 Tahun 2019:
  1. Pembayaran upah penyedia jasa lainnya orang perorangan untuk bulan Desember 2019 dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS kontraktual ke bendahara.
  2. Pelaksanaan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Bendahara sesuai dengan batas waktu pengajuan SPM-LS kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pengajuan SPM-LS kepada bendahara diajukan sebesar 100% (seratus persen) dan belum memperhitungkan potongan ketidakhadiran dan potongan pajak penghasilan, dan
    2. pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening masing-masing Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dilaksanakan tanggal 31 Desember 2019 dengan memperhitungkan potongan ketidakhadiran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
  4. Dalam hal terdapat sisa dana di rekening Bendahara atas pembayaran Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, harus disetorkan oleh Bendahara ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember 2019
Catatan:
  1. Untuk poin 2a. diatas, proses dapat dilakukan dengan listing manual sedangkan untuk poin 2b. dilakukan proses melalui listing pada e-PJLP.
  2. Proses penginputan upah PJLP bulan Desember 2019 melalui aplikasi e-PJLP dibuka tanggal   21 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.


Apresiasi Upah ke-13 dan Percepatan Pembayaran Upah Bulan Mei Kepada PJLP Tahun Anggaran 2019

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 36/SE/2019 tentang Apresiasi Dalam Bentuk Upah Ketiga Belas dan Percepatan Pembayaran Upah Bulan Mei Kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan TA 2019, diinformasikan bahwa proses perhitungan dan pencetakkan listing Upah Ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sudah dapat dilakukan melalui sistem epjlp https://epjlp.jakarta.go.id/ .
Proses dan Pencetakkan Upah ke-13 dilakukan melalui Sistem e-PJLP berdasarkan Upah Bulan April 2019.

Terimakasih.

User Manual Pengupahan Apresiasi (Upah 13) dan SE Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 36/SE/2019  terdapat pada file terlampir.
Terimakasih

User Manual Apresiasi Upah 13 Tahun 2019 : Download file

SE Sekda No 36/SE/2019 : Download file


Sistem E-PJLP Tahun 2019

Sehubungan dengan telah di-update nya sistem E-PJLP Tahun 2019, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:
  1. Untuk tahun 2019, Admin SKPD dapat login ke dalam Sistem E-PJLP  dengan menggunakan 8 digit kode SKPD seperti tahun sebelumnya.
  2. Masing-masing Admin SKPD dapat mendaftarkan kembali Operator, PPTK dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) tahun 2019 melalui akun admin SKPD pada sistem E-PJLP.
  3. Operator SKPD dapat melakukan input kontrak 2019 pada Sistem E-PJLP melalui menu Kontrak Kerja dan PPTK dapat melakukan Validasi Kontrak dan Cetak SPK.
Terimakasih.

==========================================================================


Pengumuman Pembayaran Upah PJLP Bulan Desember 2018


Pengumuman Pembayaran Upah PJLP Bulan Desember 2018

Kepada Para Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2018, agar memastikan penginputan validasi upah PJLP bulan Desember 2018, mekanisme pembayaran upah PJLP bulan Desember 2018 bisa dilihat dibawah ini sesuai Pasal 14 Pergub No. 134 Tahun 2018:

  1. Pembayaran Upah PJLP untuk bulan Desember 2018 dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS kontraktual ke Bendahara.
  2. Pelaksanaan pembayaran upah PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke bendahara sesuai dengan batas waktu pengajuan SPM-LS Kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Pengajuan SPM-LS kepada Bendahara diajukan sebesar 100 % (seratus persen) dan belum memperhitungkan potongan ketidakhadiran dan potongan Pajak Penghasilan; dan
    2. Pemindahbukuan dari rekening Bendahara ke rekening masing-masing PJLP dilaksanakan tanggal 31 Desember 2018 dengan memperhitungkan potongan ketidakhadiran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan potongan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara paling lambat tanggal 31 Desember 2018
  4. Dalam hal terdapat sisa dana di rekening Bendahara atas pembayaran PJLP, maka harus disetorkan oleh Bendahara ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember 2018

Catatan

  1. Untuk poin 2a. diatas, proses dapat dilakukan dengan listing manual sedangkan untuk poin 2b. dilakukan proses melalui listing pada e-PJLP.
  2. Proses penginputan upah PJLP bulan Desember 2018 melalui aplikasi e-PJLP dibuka tanggal 21 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018.



Apresiasi Upah ke-13 PJLP Tahun Anggaran 2018

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 36/SE/2018 tentang Apresiasi Dalam Bentuk Upah ke-13 kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan TA 2018, diinformasikan bahwa proses penginputan dan pencetakkan Upah Ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sudah dapat dilakukan melalui sistem epjlp https://epjlp.jakarta.go.id/.
Penginputan dan Pencetakkan Upah ke-13 dapat dilakukan melalui Sistem e-PJLP setelah Proses Penginputan Upah Bulan Mei 2018 dilakukan (setelah pengupahan pada bulan Mei 2018 selesai di validasi oleh PPTK).

Terimakasih

User Manual Pengupahan Apresiasi (Upah 13) dan SE Nomor 36/SE/2018 terdapat pada file terlampir.

SE Nomor 36/SE/2018 : Download file

User Manual Pengupahan Apresiasi (Upah 13) : Download file


Penyesuaian Standar Harga e-PJLP Bagi Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Kepgub 637 Tahun 2018

Diinformasikan bahwa sistem epjlp https://epjlp.jakarta.go.id/ saat ini telah menyesuaikan dengan Nilai Standar Satuan Harga PJLP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 637 Tahun 2018. Bagi PD/UPD Dinas Lingkungan Hidup dapat menginputkan kontrak dan pengupahan sesuai dengan standar harga PJLP pada Keputusan Gubernur Nomor 637 Tahun 2018 tersebut.

Terimakasih.

=======================================================================================================================


Sistem e-PJLP 2018

Sehubungan dengan telah di-update nya sistem E-PJLP Tahun 2018, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:
  1. Untuk tahun 2018, Admin SKPD dapat login ke dalam Sistem E-PJLP  dengan menggunakan 8 digit kode SKPD terbaru dan password standar E-PJLP seperti di awal.
  2. Masing-masing Admin SKPD dapat mendaftarkan kembali Operator, PPTK dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) pada sistem E-PJLP.
  3. Operator SKPD dapat melakukan input kontrak 2018 pada Sistem E-PJLP melalui menu Kontrak Kerja dan PPTK dapat melakukan Validasi Kontrak dan Cetak SPK.
  4. Terdapat Menu baru berupa Cetak SPK dan Penilaian Prestasi Kerja (Panduan penggunaan kedua menu baru tersebut dapat diunduh melalui menu User Manual pada akun Admin SKPD)
Terimakasih


=========================================================